Yerisiam News/Nabire- Keputusan Gubernur
Papua “ Lukas Enembe”, untuk menertibkan dan mencabut ijin-ijin beroperasi
perusahan; HPH,Pertambangan dan Perkebunan yang di berikan oleh Pejabat
Gubenur/Carateker Gubernur Papua sebelumnya. Dikutip dari beberapa media cetak dan media online belum lama ini (baca
beritanya disini ;http://tabloidjubi.com/2013/10/11/gubernur-papua-cabut-izin-pertambangan-dan-hph/)
Menurut Gubernur Papua Lukas Enembe; “ Ijin
yang di keluarkan oleh pejabat gubernur/karateker kepada perusahan-perusahan
HPH,Pertambangan dan Perkebunan yang sekarang banyak digunakan untuk beroperasi
di papua harus di cabut. Karena Gubernur Carateker tidak mempunyai kewenagan
untuk memberikan ijin.
 |
| Foto : Kepala Suku Masyarakat Pribumi Yerisiam; SP.Hanebora (Kiri) dan Roland
Rumber bagian Penegakan Komnas Ham Papua (Kanan), Saat berduskusi beberapa waktu lalu. (Stevan) |
Hal tersebut di tanggapi positif oleh, Kepala
Suku Besar Masyarakat Pribumi Yerisiam Kabupaten Nabire-Papua; “ SP.Hanebora”,
menurutnya; Keputusan Gubernur adalah, klimaks dari pergumulan dari masyarkat
pribumi yerisiam selama ini. Karena perkebunan kelapa sawit yang di kerjakan
oleh PT.Nabire Baru dan Sariwana Unggul Mandiri di nabire, di tanah ulayat adat
mereka, dengan menggunakan Ijin dari Gubernur Karateker ( Costant Carma). Yang
secara aturan tidak mempunyai kekuatan hukum.
“ Saya sudah sampaikan di tulisan-tulisan
saya sebelumnya, kalau perkebunan kelapa sawit pt.nabire baru dan pt.sariwana
unggul mandiri berjalan dengan banyak persoalan, mulai dari di langgarnya UU 32
tentang lingkungan hidup, hingga menggunakan Ijin Gubernur Karateker Tahun
2012, untuk beroperasi selama ini “…Katanya,Sp.Hanebora.
Tambah SP.Hanebora…Ijin yang di pakai selama
ini oleh PT.Nabire Baru dan PT.Sariwana Unggul Mandiri kan ijin Gubernur
Karateker Costant Carma, ketika Bapedalda tidak menerbitkan Amdal, lalu mereka
menghadap Gubernur Carateker dan gubernur menerbitkan ijin operasional kepada
kedua perusahan tersebut. Yang hingga kini masi digunakan,..
“ Jadi
secara hukum, ketika Pernyataan Gubernur Papua Lukas Enembe, untuk mencabut
ijin-ijin operasioanal perusahan-perushan di papua yang di terbitkan oleh
gubernur karateker, maka ; secarah Hukum Ijin Operasional PT.Nabire Baru dan
PT.Sariwana Unggul Mandiri, telah gugur
lewat pernyataan pimpinan
tertinggi di papua yang di pilih langsung oleh rakyat yaitu Bapak Lukas Enembe
Gubernur Provinsi Papua. Jadi kedua perusahan tersebut harus di tutup.
Tegas…SP.Hanebora
SP.Hanebora, juga meminta…untuk unsure
pemerintah provinsi untuk bisa turun langsung ke lapangan untuk, menertibkan
dan menghentikan aktivitas perushan-perushan HPH,Pertambagan dan Perkebunan,
yang hingga kini masih beroperasi menggunakan ijin Gubernur Karateker.
Contohnya seperti; Perkebunan Sawit PT.Nabire Baru dan PT.Sariwana Unggul
mandiri yang ada di nabire, yang terkesan mengabaikan undang-undang di Negara ini.
Di juga meminta, ada tim investigasi, dari
POLRI dan KPK untuk mengecek Pejabat Gubernur, yang pernah menjabat, karena ada
indikasi suap menyuap dalam menerbitkan ijin dan, penyalahgunaan jabatan. (By.Stevan)