Kamis, 28 November 2013




Nabire- Persoalan tentang di langgarnya hak-hak pribumi Suku Besar Yerisiam Kabupaten Nabire-Papua, oleh dua perusuahan sawit (PT.Nabire Baru dan PT.Sariwana Unggul Mandiri), yang hingga kini belum juga membayarkan/menganti rugi kayu dan rotan yang dikebas tebang. Membuat kepala suku mengeluarkan pernyataan sikap kepada BAPEDALDA untuk menanguhkan penerbitan ijin AMDAL kepada perkebunan sawit tersebut. 
Berikut pernyataan Kepala Suku Besar Yerisiam Kebupaten Nabire Papua :



KEPALA SUKU BESAR YERISIAM
KABUPATEN NABIRE
Alamat: Jln. Yossudarso No. 070 - Phone: 085354379006, 081240040955
Nomor                        : Istimewa
Kepada Yth    : Kepala Bapedalda Provinsi Papua
                          (Cq. Komisi Pembahasan Amdal PT. Nabire Baru)
Lampiran        : Arsip Surat Pengaduan
Perihal            : Pernyataan Sikap


Dengan Hormat
Mengingat:
-          Tanah ualayat adat serta kekayaan masyarakat pribumi suku yerisiam yang ada di dalam tanah dan diatas tanah serta diudara (karbon) merupakan kekayaan komunal yang tidak dapat diterimah untuk dijadikan hak perorangan dengan dalil mengatas namakan. Dalam suku yerisiam terdapat empat  suku yaitu: suku waoha, suku akaba, suku, koroba, suku sarakwari.
Suku Waoha membawahi marga ( Hanebora, Money, Inggeruhi, refasi ), Suku Akaba membawahi marga (Yarawobi, Waropen, henawi, yoweni), suku sarakwari membawahi marga ( Akubar, nanaur, kowoi,), suku koroba membawahi ( rumirawi, maniburi marariampi, waremuna,) tapi juga keempat suku tersebut diatas menjadi pionir bagi sub marga yang sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari masyarakat suku yerisiam. Dalam tugas dan fungsi empat suku adalah menjaga dan mengawasi batas-batas hukum adat sesuai garis hirarki kekuasaan paternal guna kesejahtraan marga-marga. Empat suku ini pada kakekatnya tidak berkuasa atas peyerahan/ pelepasan apalagi penjualan hak kekayaan yang melekat hak-hak komunal dengan mengatas namakan suku tanpa sepengetahuan kepala suku besar yerisiam/gua. Kewenangan dan tanggung jawab kuasa berada di suku besar yerisiam setelah terjadi sebuah musyawarah untuk mufakat.
-          Dalam penyerahan tanah 17. 000 hektar yang dilakukan atas nama suku woha tidak melalui sebuah musyawara bersama, hal yang terjadi adalah orang-perorang. Lebih parah lagi surat pelepasan yang kemudian dijadikan sebagai dasar dimasukannya perkebunan kelapa sawit tidak sesuai dengan isi dari surat pelepasan;
Point 4 surat pelepasan (terlampir):
Berdasarkan transaksi serah trimah pihak pertama selaku pewaris hak ulayat tanah adat telah menyerahkan areal seluas 17. 000 Ha beserta potensi alam yang ada diatas areal tersebut kepada pihak kedua dan pihak kedua berhak penuh untuk mengambil serta mengelola hasil, berupa kayu merbau yang berada diatas tanah adat milik pihak pertama.
Dari point tersebuat diatas nyata bahwa penyerahan tanah ulayat adat hanya untuk pengelolaan kayu merbau dan tidak diperuntukan untuk perkebunan sawit. Penggunaan surat pelepasan (terlampir) kemudian dipergunakan oleh pihak kedua dengan menjual/ atau menggadekan tanah tersebut kepada pihak perkebunan sawit. Hal ini dapat dibuktikan bahwa  tadinya pihak kedua adalah IMAM BASROWI yang dikenal oleh masyarakat adat suku yerisiam sebagai pimpinan perusahan sawit PT. Nabire Baru, kini menjadi nama orang lain, dan hal ini merupakan sebuah penipuan yang tidak saja dilakukan kepada Yunus money dan masyarakat adat pribumi uku yerisiam tapi juga kepada pihak pemerintah dan sangat melecehkan harga diri masyarakat pribumi suku yerisiam.
-          Kemajuan tentang suatu perlindungan akan hak – hak masyarakat pribumi ketika Working Group on Indegenous Population dari UN of HCR (United Nations of Height Commissioner for Human Right) atau Komisi Tinggi PBB untuk HAM pada tanggal 28 Juli tahun 2000 menerima resolusi untuk membentuk Permanent Forum on Indigenous Issues yang berstatus sebagai organ sekunder yaitu Economic and Social Councile (ECOSOC) dan memiliki 16 anggota yang terdiri dari wakil pemerintah dan wakil pribumi. Instrumen yang komprehensif tentang perlindungan hak-hak masyarakat asli dimuat dalam Draft Deklarasi yang berhasil disusun tahun 1994 oleh Sub Commission on the Promotion and Protection of Human Rights, sub komisi ini berada di bawah UN of HCR yang berkedudukan di Geneva, Swiss. Draft tersebut berhasil dideklarasikan oleh PBB pada tanggal 23 September 2007 di markas besar PBB dengan Resolusi Majelis Umum PBB No. A/Res/61/295 pada sidang ke-61 PBB. Tanggal 9 Agustus 1994 diperingati sebagai hari bangsa pribumi oleh lebih dari 370 juta masyarakat pribumi yang hidup di 70 negara diseluruh dunia. Peringatan tersebut menjadi bagian dari upaya badan dunia untuk mempromosikan perlindungan hak-hak asasi manusia terhadap mayarakat pribumi. Deklarasi PBB tentang hak-hak masyarakat asli ( UN Declaration on the Rights of Indegenous Peoples) disetujui oleh Dewan HAM PBB di Jenewa pada Juni 2006. Deklarasi tersebut menyerukan Negara-negara untuk menghentikan pengusiran paksa masyarakat asli, perampasan lahan-lahan milik mereka, maupun pemaksaan mereka untuk berintegrasi dengan kebudayaan lain. Dibagian lain Convenan On Civil and political Rights ( Convenan Iternasional Hak – Hak Sipil Dan Politik ) ditetapkan oleh resolusi majelis umum PBB Nomor: 2200 A ( xxii) tertanggal 16 desember 1966, yang kemudian diratifikasi pemerintah indonesia kedalam UU No 39 Tahun 2009 tentang HAM, terkesan pihak PT. Nabire Baru mengabaikan hak – hak asasi masyarakat pribumi suku yerisiam. Pihak PT. Nabire baru, dan instansi tehnis dalam prakteknya tidak mengacu pada Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
Memperhatikan:
-          tuntukan kepala suku yerisiam atas nama masyarakat pribumi suku yerisiam yang terus menerus menyuarakan tuntutanya kepada pihak perusahan melalui pemerintah dan instasi terkait untuk memediasi  pertemuan guna membicarakan kayu yang telah di kebas tebang diatas areal 17. 000 Hektar, dan pembahasan sebuah MoU   oleh PT. Nabire Baru dan masyarakat adat pribumi suku yerisiam, namun hingga kini belum mendapat respon.
Sehingga dengan tegas menyatakan : PEMBAHASAN AMADAL DITANGGUHKAN dan merujuk pada;

1.      Kayu yang dikebas tebang diatas areal 17. 000 hektar yang memiliki nilai komersial hendaknya dibayarkan oleh pihak perusahan dan diadakan pembahasan MoU dan barulah pembahasan amdal dilakukan
2.      Untuk itu meminta BLH Provinsi papua serta kabupaten bersama-sama Dinas kehutanan provinsi dan kabupaten serta tim amdal utnuk mengadakan infestigasi agar memastikan bahwa kegiatan yang telah dilakukan selama kurang lebih tiga (3) tahun diatas 17. 000 hektar diatas tanah adat milik masyarakat pribumi suku yerisam  sudah sesuai dengan segalah peraturan dan perundang-udangan yang berlaku di Negara kesatuan repoblik Indonesia secara khusus uu lingkungan hidup dan kehutanan.
3.      Khusus mengenai kayu adalah; infestigasi dilakukan terhadap jenis kayu: mix, meranti grup, kayu indah, kayu mewah dengan masing-masing diameter dan kubikasi yang selanjutnya akan sibayarkan berdasarkan jenis dan kubikasi.
4.      Jika Dinas kehutanan kabupaten nabire telah memilik data seperti tersebut diatas maka kami mohon agar data tersebut dibuktikan dengan kapan sorfei tegakan/ data krusing dilakukan, oleh pejabat siapa.
5.      Jika data tesebut tidak dapat dibuktikan maka pembayaran dilakukan dalam bentuk denda.
6.      Pembayaran ganti rugi lahan yang harus sesuai dengan undang-undang agraria mengingat ganti rugi lahan yang telah dilakukan sebelumnya belum pernah ada mufakat dari sebuah musyawarah.
7.      Menunggu proses pembayaran kayu dan pembahasan MoU, dihentikan segalah bentuk aktifitas mulai dari penebangan penanaman, kokerang (aktifitas) yang berjalan sekarag sambil menempuh proses solusi, mengingat keputusan Gubernur papua definitif terhadap tidak berlakunya segalah keputusan pejabat gubernur karteker terhadap ijin-ijin yang dikeluarkan.
8.      Untuk diketahui bahwa dilarang untuk tidak melakukan penebangan melewati  bekas (eks) jalan Jati Dharma Indah kearah selatan mulai dari sungai bambu sebelah timur hingga sungai wami sebelah barat.
9.      Menolak tegas kepala-kepala suku gadungan yang mengatas namakan suku yerisiam untuk mencari legitimasi hokum tingkat pemerintah kabupaten maupun provinsi, yang sebenarnya tidak mempunyai garis silsilah terhadap hak-hak adat masyarakat pribumi suku yerisiam.
10.  Masalah ini juga telah kami adukan ke Komnas Ham Papua guna mencari solusi terhadap proses hokum jika perusahan dan pemerintah tidak memperhatikan tuntutan masyarakat adat terhadap proteksi bagi masyarakat adat pemilik ulayat adat. Dan telah terdaftar dengan no urut kasus 48 di komnas ham papua. Dan akan diadukan juga ke KPK ( Komisi Pemberantasan Korupsi) Repoblik Indonesia di Jakarta.

Demikian Pernyataan sikap atas nama suku besar yerisiam




 
 
                            

Tembusan Dengan Hormat Disampaikan Kepada:
1.       Mentri Lingkungan Hidup RI Di Jakarta
2.       Mentri Kehutanan Ri Di Jakarta
3.       Komnas Ham Papua Di Jayapura
4.       Kapori RI Di Jakarta
5.       KPK RI Di Jakarta
6.       Gubernur Provinsi Papua Di Jayapura
7.       Lemabaga-lembaga NGO
8.       Jurnalis
9.       Arsip
 
 








                                                                  


1 komentar:

Posting Komentar