Oleh : SP.Hanebora.
Mengapa rakyat Papua Barat masih tetap meneruskan perjuangan mereka?
Ada empat faktor yang mendasari keinginan rakyat Papua Barat
untuk memiliki negara sendiri yang merdeka dan berdaulat di luar
penjajahan manapun, yaitu:
1. hak
2. budaya
3. latarbelakang sejarah
4. realitas sekarang
Ada
empat faktor yang mendasari keinginan rakyat Papua Barat untuk memiliki
negara sendiri yang merdeka dan berdaulat di luar penjajahan manapun,
yaitu:
1. hak
Kemerdekaan adalah hak
berdasarkan Deklarasi Universal HAM (Universal Declaration on Human
Rights) yang menjamin hak-hak individu dan berdasarkan Konvenant
Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik yang menjamin hak-hak kolektif
di dalam mana hak penentuan nasib sendiri (the right to
self-determination) ditetapkan.
Semua
bangsa memiliki hak penentuan nasib sendiri. Atas dasar mana mereka
bebas menentukan status politik mereka dan bebas melaksanakan
pembangunan ekonomi dan budaya mereka.External right to
self-determination yaitu hak penentuan nasib sendiri untuk mendirikan
negara baru di luar suatu negara yang telah ada. Contoh: hak penentuan
nasib sendiri untuk memiliki negara Papua Barat di luar negara
Indonesia. – Hak external penentuan nasib sendiri, atau lebih baiknya
penentuan nasib sendiri dari bangsa-bangsa, adalah hak dari setiap
bangsa untuk membentuk negara sendiri atau memutuskan apakah bergabung
atau tidak dengan negara lain, sebagian atau seluruhnya .
Jadi, rakyat
Papua Barat dapat juga memutuskan untuk berintegrasi ke dalam negara
tetangga Papua New Guinea. Perkembangan di Irlandia Utara dan Irlandia
menunjukkan gejala yang sama. Internal right to self-determination yaitu
hak penentuan nasib sendiri bagi sekelompok etnis atau bangsa untuk
memiliki daerah kekuasaan tertentu di dalam batas negara yang telah ada.
Suatu kelompok etnis atau suatu bangsa berhak menjalankan pemerintahan
sendiri, di dalam batas negara yang ada, berdasarkan agama, bahasa dan
budaya yang dimilikinya. Di Indonesia dikenal Daerah Istimewa Jogyakarta
dan Daerah Istimewa Aceh. Pemerintah daerah-daerah semacam ini biasanya
dilimpahi kekuasaan otonomi ataupun kekuasaan federal. Sayangnya,
Jogyakarta dan Aceh belum pernah menikmati otonomi yang adalah haknya.