Rabu, 14 Agustus 2013

NABIRE- Taman Bunga Bangsa/yang lebih di kenal oleh masyarakat  nabire dengan Taman Bendera, tempat lokasi eks Kator DPR Paniai era tahun 90-an (sebelum kab nabire di mekarkan) di nebire kelurahan oyehe-nabire. Yang di pakai atau di kordinir oleh DAP Wilayah Mepago dan Aktivis-Aktivis Papua lainya sebagai tempat menyampaikan,mengkampanyekan aspirasi,dan pendapat tentang persoalan-persoalan,isu-isu papua di luar negeri maupun di dalam negeri. Ini kemarin pada hari senin 12 Agustus 2013, pemkab nabire yang di bekup oleh TNI/POLRI lengkap dengan panser-panser dan senjata lengkap datang dan mengeksekusi taman bunga bangsa tersebut dan berjaga-jaga  di sekitaran areal tersebut sampai hingga malam hari lengkap dengan peralatan setingkat tempur.



Hal ini di kecam keras oleh sejumlah DAP Wilayah Mepago dan sejumlah kepala-kepala suku,tokoh-tokoh politik papua di nabire. Menurut Kepala Suku Besar Masyarakat Pribumi Yerisiam Kab-Nabire sekaligus eks anggota DPR Paniai masa bakti 1990-2000, SP.Hanebora menurutnya Bahwa; "kegiatan eksekusi yang di lakukan oleh Pemkab Nabire dan di becup TNI/POLRI sangat tidak manusiawi dan sangat memalukan pemerintah sendiri, karena menurutnya,areal tersebut adalah milik masyarakat pribimi di nabire dan seluruh orang papua. Jadi sangat tidak pantas kalau pemerintah kabupaten (BUPATI NABIRE) menyita areal tersebut dan melarang melakukan aktivitas orang papua di atas areal tersebut. Jangan bupati menggunakan SK 66 (SK66 adalah; Surat Keputusan Tanah milik masyarakat asli nabire yang di serahkan kepada pemerintah dengan cuma-cuma, untuk di manfaatkan oleh pemerintah untuk pembangunan Kab Nabire)  untuk mengklaim lokasi tersebut. Sekarang yang menggunakan lokasi tersebut beberapa saat ini adalah masayarakat pribumi dan juga kepala-kepala suku yang mempunyai nabire, mereka menggunkan  dalam hal penyampain hak-hak demokrasi. Pemkab hanya pinjam pakai areal itu, jadi kalu yang punya mau pake dan tarik kembali tidak ada masalah, itu hak yang punya tempat. Masa yang hanya numpang pake kalaim tanah tersebut sebagai miliknya...hehehehe....sambil tertawa....

Tambahnya; " Bahwa lokasi tersebut memiliki nilai history bagi masyarakat nabire, lebih kususnya orang papua dalam persoalan politik papua, jadi mari Pemkab Nabire,Kapolres,Dandim dan pihak-pihak yang terlibat dalam klaim lahan tersebut untuk membuka diri untuk mari kita duduk bicara tentang lokasi areal tersebut. Jangan melakukan sita lahan secara sepihak sepeerti begitu. Hal ini bisa memancing amarah masyarakat nabire dan berbuntut pada hal-hal yang tidak kita inginkan. Dia juga meminta kepada aparat TNI dan POLRI untuk tidak menjadi backround tentang persoalan ini, dan memancing situasi di nabire menjadi hal yang merugikan kita bersama. Persoalan ini murni hanya Masyarakat Pribumi Nabire yang mengelola taman tersebut dengan Pemerintah Daerah jangan aparat masuk dengan persoalan politik untuk mengadu domba ke dua belah pihak.

1 komentar:

Posting Komentar